Drama Anggaran Lampung Dari Jurang Keterpurukan ke Puncak Prestasi dalam 3 Hari.
Bandarlampung, 16 Mei 2025 (BD-Tim) โ Dalam kurun tiga hari, Provinsi Lampung menjadi sorotan nasional setelah dua pengumuman kontras terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memicu kehebohan. Dari status terendah kedua di Indonesia, Lampung tiba-tiba melesat ke peringkat keenam tertinggi. Bagaimana cerita di balik lonjakan spektakuler ini?
Diawali dari Laporan Awal: Realisasi APBD yang Memprihatinkan
Pada 7 Mei 2025, Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan realisasi APBD seluruh provinsi hingga akhir Februari 2025. Hasilnya mengejutkan: Lampung hanya mampu merealisasikan 8,83% pendapatan dan 5,67% belanja, menempatkannya di posisi kedua terendah se-Indonesia. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 15-20% untuk periode yang sama.
Analis keuangan sempat mengkritik lambatnya penyerapan anggaran, terutama di sektor pendapatan seperti pajak daerah dan retribusi. “Ini menunjukkan masalah struktural: mulai dari administrasi yang lamban hingga potensi kebocoran,” ujar seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.
Namun, tiga hari setelamenggelari menteri, Gubernur Lampung, Mirzani, didampingi Kepala BPKAD Lampung Dr. Marindo Kurniawan, menggelar konferensi pers mengumumkan realisasi terbaru per 10 Mei 2025: pendapatan melonjak ke 30,23% dan belanja mencapai 24,5%. Artinya, dalam waktu kurang dari tiga bulan (Maret-Mei), Lampung berhasil meningkatkan realisasi pendapatan hampir 4 kali lipat dan belanja 4,3 kali lipat dari periode sebelumnya.
“Lonjakan ini adalah bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan sinergi dengan stakeholders. Kami tak menyerah meski sempat dicap tertinggal,” tegas Marindo Kurniawan.
Peran Kepala BPKAD: Antara Apresiasi dan Tanda Tanya
Gubernur secara khusus menyoroti peran Marindo Kurniawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung. “Pak Marindo memimpin tim yang bekerja 24/7 untuk memastikan setiap rupiah anggaran tepat sasaran,” ujarnya.
Namun, lonjakan drastis ini memicu pertanyaan. Bagaimana mungkin realisasi belanjaโyang biasanya membutuhkan poses lelang dan verifikasiโbisa naik signifikan dalam waktu singkat? Sejumlah pengamat menduga ada percepatan penyerapan dana tak terduga, seperti dana darurat atau proyek yang “ditunda” sebelumnya.
“Kami tidak main-main dengan transparansi. Semua Data terbuka untuk diverifikasi,” balas Marindo saat dihubungi media Bidik News.
Lonjakan ini mengubah posisi Lampung dari “provinsi dengan kinerja terburuk” ke peringkat keenam tertinggi nasional. Masyarakat pun terbelah. Sebagian memuji langkah progresif pemda, seperti Okta (38), pengusaha di Bandar Lampung: “Perizinan kini lebih cepat. Pemutihan Pajak Kendaraan yang dilakukan serentak di Lampung sangat membantu kedua belah pihak, win-win solution. Belum lagi banyak yang lainnya. Saya rasa ini bukan sekadar pencitraan, tapi perubahan nyata.”
Di sisi lain, aktivis antikorupsi mengingatkan pentingnya audit independen. “Lonjakan terlalu cepat berisiko memicu penyimpangan. BPK harus turun tangan,” tegas salah satu anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), meski belum menemukan indikasi pelanggaran.
Dari Sisi Dr. Rina Wijayanti, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, yang kami hubungi via whatsapp, menyebut fenomena ini “unik namun tidak mustahil”. “Jika ada political will kuat, percepatan anggaran bisa dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi atau mengaktifkan dana cadangan,” jelasnya. Namun, ia mengingatkan, “Konsistensi di sisa Tahun 2025 adalah kunci. Jangan sampai ini hanya euforia sesaat.”
Lampung kini cukup tertekan untuk mempertahankan momentum. Tantangan seperti pengawasan proyek fisik, transparansi penggunaan dana, Dan akuntabilitas publik akan menjadi ujian utama.
Namun, Gubernur Lampung, Mirzani, dan Kepala BPKAD Lampung Dr. Marindo Kurniawan yakin, “Saya yakin ini baru awal. Lampung siap menjadi contoh transformasi keuangan daerah,” tutupnya penuh semangat.
Epilog
Drama anggaran Lampung mengajarkan satu hal: dalam dunia pemerintahan, tiga hari bisa mengubah segalanya. Namun, di balik angka-angka yang fluktuatif, publik menunggu bukti nyata: apakah ini awal kebangkitan, atau sekadar “akrobat angka” temporer? Jawabannya akan terungkap di akhir tahun.
(Sumber: Laporan Kementerian Dalam Negeri, Siaran Pers Pemprov Lampung, dan Wawancara dengan Narasumber Terkait)
“Catatan Redaksi Bidik News“: Artikel ini ditulis berdasarkan data resmi yang tersedia per 11 Mei 2025. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau oleh tim investigasi Bidik News.
