Penulis: Bidik News Tim

Sekda Provinsi Lampung Tegaskan Komitmen Percepat Program Desaku Maju

BREAKING NEWS|1 Agustus 2025

banner 400x130

Pemprov Lampung Perkuat Pertumbuhan Investasi sebagai Motor Penggerak Pembangunan Daerah

Pemprov Lampung Perkuat Pertumbuhan Investasi sebagai Motor Penggerak Pembangunan Daerah

BREAKING NEWS|1 Agustus 2025

Sekda Provinsi Lampung Tegaskan Komitmen Percepat Program Desaku Maju

Gaji PPPK di Lampung Akan Dibayarkan Mulai Agustus, Ini Penjelasan Plt BPKAD Nurul Fajri

BREAKING NEWS|31 Juli 202531 Juli 2025

Dugaan Pungli Rp 3,3 Miliar di SMKN 2 Kalianda, Ijazah Siswa Disebut Jadi Jaminan KALIANDA, (Bidik News) – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berskala besar mengemuka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan. Tak tanggung-tanggung, total dana yang ditarik dari 1.169 siswa untuk tahun ajaran 2024/2025 ditaksir mencapai Rp 3.331.650.000, dengan dalih sumbangan untuk kebutuhan sekolah. Praktik yang berpotensi melanggar hukum ini diungkap oleh perwakilan LSM SIGER (Sentra Inspirasi Gerakan Rakyat), Bima Martin. Menurutnya, setiap siswa dari kelas 10, 11, hingga 12 dibebani biaya yang sama rata, yakni sebesar Rp 2.850.000 per orang. "Modusnya adalah sumbangan, tetapi sifatnya memaksa. Jika siswa belum melunasi atau tidak menyumbang sesuai nominal yang ditentukan, ada sanksi tegas yang menanti. Rapor atau bahkan ijazah mereka akan ditahan oleh pihak sekolah," ujar Bima dalam keterangannya kepada media, Rabu (10/6/2025). Bima memaparkan kalkulasi dari dugaan pungli tersebut: 1.169 siswa dikalikan Rp 2.850.000, menghasilkan angka fantastis Rp 3.331.650.000. Pihak sekolah, menurut informasi awal yang diterima LSM SIGER, beralasan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah yang tidak dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Namun, transparansinya sangat diragukan. Untuk apa saja dana sebesar Rp 3,3 miliar itu? Rincian Anggaran Belanja (RAB) tidak pernah dipaparkan secara terbuka kepada orang tua siswa. Ini yang menguatkan dugaan kami bahwa ini bukan sumbangan, melainkan pungutan liar yang terorganisir," tegas Bima. Praktik semacam ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam aturan tersebut, Komite Sekolah memang diizinkan menggalang dana dalam bentuk sumbangan, bukan pungutan. Perbedaan mendasarnya adalah: Sumbangan: Diberikan secara sukarela, tidak mengikat, dan jumlahnya tidak ditentukan. Pungutan: Bersifat wajib, mengikat, jumlah dan waktu pembayarannya ditentukan, serta seringkali disertai sanksi. Penahanan ijazah atau rapor sebagai alat tekan untuk pembayaran jelas mengindikasikan adanya unsur paksaan, yang mengarahkan praktik ini ke kategori pungutan liar. Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 2 Kalianda, Nyoman Mister, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan singkat belum mendapatkan balasan. LSM SIGER menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan mempertimbangkan untuk melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika tidak ada itikad baik dan kejelasan dari pihak sekolah.

Dugaan Pungli Rp 3,3 Miliar di SMKN 2 Kalianda, Ijazah Siswa Disebut Jadi Jaminan

BREAKING NEWS|25 Juli 2025

Skandal Dinas PKCK Lampung: Ahlinya Jalan-Jalan dan Kulineran.

Skandal Dinas PKCK Lampung Ahlinya Jalan-Jalan dan Kulineran Berbiaya Uang Rakyat

Berita Tipikor, Berita Utama, Berita Viral, BREAKING NEWS|24 Juli 202524 Juli 2025

Anggaran Siluman Rp1,2 Miliar di SMKN 4 Bandar Lampung, Puluhan Staf Non-Guru Dicatut sebagai Penerima Honor

Berita Tipikor, BREAKING NEWS|23 Juli 202523 Juli 2025

Anggaran Perawatan SMKN 1 Kalianda

Anggaran Perawatan SMKN 1 Kalianda Meroket Fantastis: Diduga Rugikan Negara Setengah Miliar Rupiah Lebih!

Berita Tipikor, Berita Utama, BREAKING NEWS|22 Juli 202524 Juli 2025

Skandal Anggaran BPKAD Lampung selatan

Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi “Pesta Uang Rakyat”, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif

Berita Utama, BREAKING NEWS|22 Juli 202522 Juli 2025

BPKAD Lampung Serius Benahi Tata Kelola Keuangan, Evaluasi LPPD 2024 menjadi Jadi Titik Awal

BPKAD Lampung Serius Benahi Tata Kelola Keuangan, Evaluasi LPPD 2024 menjadi Titik Awal

BREAKING NEWS|20 Juli 202521 Juli 2025

57 Koperasi Desa di Lampung Barat Resmi Berbadan Hukum: Dorong Ekonomi Kerakyatan dan Pasar Tematik Lokal

57 Koperasi Desa di Lampung Barat Resmi Berbadan Hukum: Dorong Ekonomi Kerakyatan dan Pasar Tematik Lokal

Berita Lokal, Berita Utama, Berita Viral, BREAKING NEWS|12 Juni 202513 Juni 2025

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.