Bandarlampung โ Bidik News Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi tata kelola keuangan daerah.
Di bawah kepemimpinan Nurul Fajri S.Sos., M.T., BPKAD memanfaatkan momen Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 sebagai langkah awal untuk melakukan pembenahan menyeluruh, sekaligus mempersiapkan strategi pelaporan dan penganggaran tahun 2025.
Rapat evaluasi yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada pertengahan Juli lalu dipimpin langsung oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan. Dalam rapat tersebut, BPKAD bersama seluruh OPD terkait menyoroti sejumlah persoalan teknis dalam pelaporan, mulai dari validasi data, pemanfaatan sistem pelaporan digital, hingga kesenjangan koordinasi antar-instansi.
Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, menjelaskan bahwa capaian LPPD Provinsi Lampung tahun 2024 berada pada skor 3,53 dan masuk dalam kategori โsedangโ. Meski demikian, pihaknya melihat hasil tersebut sebagai bahan evaluasi objektif yang harus segera ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata.
> โKami menjadikan evaluasi ini sebagai dasar untuk membenahi sistem keuangan daerah secara bertahap. Tidak hanya memperbaiki laporan, tapi juga memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,โ ujar Nurul Fajri kepada Bidik News.
Sejumlah strategi disiapkan, termasuk mendorong pelaporan melalui sistem informasi LPPD digital (SIL-LPPD), mengoptimalkan peran inspektorat sebagai pengawas internal, serta memberikan pelatihan teknis kepada operator pelaporan di seluruh OPD.
Selain fokus pada pelaporan, BPKAD Lampung juga memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 kepada kabupaten/kota telah berjalan sesuai mekanisme. Total dana sebesar Rp229,7 miliar telah disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga pertengahan tahun.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa BPKAD Lampung di bawah kepemimpinan Nurul Fajri tidak hanya bekerja normatif, tapi juga progresif. Transparansi, efisiensi, dan kemandirian fiskal menjadi tiga prinsip utama yang kini mulai diterapkan dalam setiap lini kerja BPKAD.
