Bidik News, Lampung – Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Lampung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Capaian gemilang ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, setara dengan standar kelas dunia.
Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., CfrA., GRCE., CGCAE., kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada tanggal 23 Mei 2025 dalam RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PROVINSI LAMPUNG di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Acara penyerahan ini menjadi momen bersejarah yang semakin memperkuat komitmen Lampung dalam pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar SE.,MBA.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutannya usai menerima opini WTP, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Beliau menegaskan bahwa raihan WTP ke-11 ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Ketua BPK RI pada tanggal 23 Mei 2025. Ini adalah hasil kerja keras tim dan komitmen seluruh jajaran Pemprov Lampung untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah yang utama, dan tata kelola keuangan yang baik adalah salah satu wujud pertanggungjawaban kami,” ujar Rahmat Mirzani Djausal dengan penuh semangat.
Lebih lanjut, Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak datang dengan sendirinya. Pemerintah Provinsi Lampung secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP ini.
Opini WTP yang diraih secara konsisten selama sebelas tahun berturut-turut ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi Provinsi Lampung. Kepercayaan dari pemerintah pusat dan masyarakat semakin meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan alokasi anggaran serta investasi. Selain itu, tata kelola keuangan yang baik juga menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dr. Marindo Kurniawan, Kepala BPKAD Provinsi Lampung
“Dengan keuangan daerah yang sehat dan terkelola dengan baik, kita dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Ini semua demi kemajuan Lampung dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambah Rahmat Mirzani Djausal.
Keberhasilan Lampung meraih WTP untuk ke-11 kalinya ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Ini membuktikan bahwa dengan komitmen yang kuat, kerja keras, dan sinergi yang baik antar seluruh elemen pemerintahan, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dapat diwujudkan.
Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan berhenti sampai di sini. Ke depan, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks. Namun, dengan pengalaman dan komitmen yang telah teruji, Lampung optimis dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi mewujudkan Lampung Berjaya.
